DPK Kaltim Gelar Workshop Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja: Dorong Penguatan Formasi dan Karir Pustakawan
DPK Kaltim Gelar Workshop Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja: Dorong Penguatan Formasi dan Karir Pustakawan
Samarinda- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (P3KM) menyelenggarakan Workshop Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Aula Oemar Dachlan. Kegiatan ini digelar untuk mendorong peningkatan kompetensi serta memberikan motivasi kepada para Pustakawan agar terus membangun karier yang lebih berjenjang dan berdaya saing, Rabu (3/12/2025)
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPK Kaltim, Anita Natalia Krisnawati, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya mengidentifikasi jabatan fungsional Pustakawan berdasarkan beban kerja aktual di lapangan. Menurutnya, kebijakan Anjab dan ABK berperan besar sebagai landasan strategis reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Pemetaan jabatan yang tepat akan menghasilkan penataan kelembagaan dan SDM yang lebih efektif. Kami berharap implementasi Anjab dan ABK ini dapat memperkuat fondasi pembinaan karir Pustakawan, sehingga profesi ini semakin diminati dan mampu memenuhi kebutuhan layanan informasi masyarakat di masa mendatang,” ujar Anita.
Sebagai moderator kegiatan, Marthen Rumana, Pustakawan Ahli Madya, menegaskan bahwa Anjab dan ABK merupakan instrumen kunci dalam memastikan kesesuaian antara jabatan dan formasi pegawai. Ia menambahkan bahwa dua dokumen administrasi tersebut menjadi pijakan penting dalam menata organisasi dan meningkatkan kualitas aparatur.
“Masih banyak Pustakawan yang memasuki masa purna tugas lebih cepat akibat formasi yang tidak disediakan. Hal ini tentu menghambat pengembangan karir mereka,” jelas Marthen.
Pada Juli lalu, DPK Kaltim telah mengajukan 259 formasi Pustakawan, mengakomodasi kebutuhan tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga sekolah-sekolah pada kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, 172 formasi disetujui oleh Perpustakaan Nasional RI dan selanjutnya diteruskan ke Kementerian PAN-RB untuk proses tindak lanjut.
Kalimantan Timur saat ini memiliki 3.578 perpustakaan, namun jumlah Pustakawan baru mencapai 141 orang. Kesenjangan ini membuat kebutuhan akan penambahan formasi semakin mendesak agar pelayanan perpustakaan di berbagai wilayah dapat meningkat dan merata.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional RI serta Kementerian Dalam Negeri untuk mendengarkan langsung aspirasi daerah terkait kebutuhan profesi Pustakawan. Narasumber tersebut di antaranya Yudho Widiatmono, Pustakawan Ahli Madya (Perpusnas) Solikhatun, Pustakawan Ahli Pertama (Perpusnas) Puji Wijayati, Analis SDM Aparatur Ahli Madya (Kemendagri) Winner Satriadi Harahap, Penata Kelola Pemerintahan (Kemendagri)
Menutup kegiatan, Plt Kepala DPK Kaltim Anita Natalia Krisnawati kembali menegaskan harapannya bahwa pemerintah pusat dapat mempertimbangkan peningkatan formasi Pustakawan di Kalimantan Timur.
“Jumlah perpustakaan kita sangat banyak dan terus berkembang. Kami berharap formasi Pustakawan dapat bertambah secara signifikan agar profesi ini tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi karier yang diminati generasi muda. Dengan dukungan formasi yang memadai, layanan perpustakaan akan lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan literasi masyarakat,” ujarnya.
Workshop ini diharapkan menjadi ruang dialog yang memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta memastikan bahwa kebutuhan riil Pustakawan di Kaltim dapat terakomodasi sesuai perkembangan zaman.
Sumber: Humas DPK Kaltim
