BPKAD Kaltim Lakukan Pemusnahan Arsip
BPKAD Kaltim Lakukan Pemusnahan Arsip
SAMARINDA,dpkd – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemusnahan Arsip Ex. Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim kurun waktu tahun 2002 ke bawah yang di dampingi langsung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Prov. Kaltim. berkas yang dimusnahkan terhitung dari tahun 1991 sampai 2002, yang mana berkas tersebut merupakan milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. acara pemusnahan arsip juga di hadiri oleh Kepala BPKAD Kaltim H. Fathul Halim, SE,MM dalam penyerahan arsip – arsip yang akan dimusnahkan kepada DPKD Kaltim yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Arsip H. M. Zhuliansyah, SH yang juga di saksikan oleh Arsiparis – Arsiparis DPKD Kaltim bidang Pengelolaan dan Kasubbid Akuisisi Arsip I dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Drs. Tato Pujiarto.
Acara tersebut di buka oleh sambutan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Drs. H. Bere Ali, M.Si, dalam sambutannya beliau mengatakan pemusnahan dilakukan terhadap arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. “ arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan telah habis masa retensinya, akan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip atau JRA”, ujar Bere Ali.
Pemusnahan dilakukan di gudang Pemprov Kaltim, Jalan Perjuangan 1 Samarinda (6/11) yang mana sebelumnya jumlah arsip yang diusulkan dalam pemusnahan mencapai 8000 arsip. Kemudian dengan dilakukan penilaian dan verifikasi, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akhirnya menyetujui pemusnahan untuk 7.864 berkas arsip, selanjutnya untuk arsip yang dinyatakan statis atau masih memiliki nilai guna sebanyak 136 berkas arsip yang diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim.
Arsip – arsip yang dimusnahkan dilakukan dengan cara dicacah sehingga tidak dapat dikenali fisik maupun informasinya. Pemusnahan Arsip juga dilaksanakan berdasarkan surat Nomor : KN.00.03/225/2018 tanggal 11 Oktober 2018 Hal Persetujuan Pemusnahan Arsip yang telah di setujui Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.(hms/dpkd)
